
Animo masyarakat terhadap Perekrutan CPNS begitu tinggi sehingga agenda penerimaan CPNS dari tahun ke tahun selalu ditunggu-tunggu para pencari kerja dan masih menjadi primadona, begitu juga di kabupaten melawi dan Kalimantan Barat pada umumnya. Kerenanya tak heran terjadi antrian panjang dan berjubel dalam pembukaan dan pengambilan formulir pendaftaran. Ini dapat dipahami akibat kenyataan minimnya lapangan kerja sector formal ditengah angka pencari kerja yang cukup tinggi dari tahun ke tahun di kabupaten Melawi ini. Pandangan umum masyarakat Indonesia dan kabupaten melawi pada umumnya, menjadi PN merupakan impian tersendiri yang sudah sejak dulu ditanamkan ke anak cucu. Lebih dari itu menjadi PNS dapat meningkatkan status social dimasyarakat selain jaminan mendapat pensiun. Pada tingkat tertentu bahkan ada pandangan dari sebagian masyarakat, bahwa menjadi pegawai negeri merupakan ukuran kesuksesan seseorang setelah menempuh jalur dan jenjang pendidikan formal tertentu.
Pandangan seperti ini terbangun dalam proses panjang dan berangkat dari realita sosial, dimana menurut pandangan umum para pegawai negeri hidup dalam kondisi stabil dan mapan, bahkan pada orang tertentu bisa menikmati hidup mewah. Semakin kaya dan mewah hidup seorang pegawai negeri , akan kian terpandang status sosialnya dimasyarakat. Dan herannya tidak ada yang mempertanyakan asal usul kekayaan yang dimiliki kendati antara gaji dan akumulasi kekayaan yang dimiliki pasti jauh berbeda.
Kecenderungan ini yang menjadi pemicu harapan keluarga pencari kerja berusaha dengan semua cara untuk bisa memasukkan putra-putrinya menjadi pegawai negeri. Sudah bukan menjadi rahasia umum, fenomena yang terjadi ditengah masyarakat yang berlangsung diberbagai daerah, termasuk melawi secara relatif hanya dua kelompok kecil masyarakat yang memiliki peluang besar menjadi CPNS. Kelompok pertama adalah mereka yang menjadi keluarga pejabat atau memiliki hubungan kekerabatan dengan para pejabat tertentu didalam instansi pemerintahan yang membutuhkan pegawai. Termasuk dalam kelompok ini adalah fenomena kedekatan antara keluarga pencari kerja (termasuk pencari kerja sendiri) dan pejabat yang sedang berkuasa, yang terbangun selama proses-proses kempanye pemilihan kepala daerah alias para mantan tim sukses, sebagai bagian balas jasa politik.
Sedang kelompok kedua adalah mereka yang memiliki uang untuk menyogok pejabat yang memiliki kewenagan dalam perekrutan pegawai negeri. Sogok menyogok sudah bukan barang baru lagi, dan sudah dianggap hal lazim. Para pejabat yang terkait, baik ditingkat nasional maupun daerah tak menyia-nyiakan kesempatan yang datangnya setahun sekali sebagai bagian “perbaikan pendapatan” untuk memperoleh uang pemasukan bagi keluarga diluar gaji resmi.
Fenomena ini tampaknya akan terus berulang, termasuk didalamnya mungkin dalam perekrutan CPNS tahun ini. Jajaran Menneg PAN dan BKN, misalnya, telah menerima sebagian permintaan kuota dari para kepala daerah berdasarkan keinginan dan kepentingan subyektif para kepala daerah itu.
Adanya juga indikasi adanya manipulasi data tenaga honorer berupa, misalnya lamanya jadi tenaga honorer yang ditambah tahunnya, mencatat calon yang diusulkan sebagai tenaga honorer padahal yang bersangkutan tak pernah menjadi tenaga honorer, atau menghindari diusulkannya para tenaga honorer yang sudah mengapdi sekian tahun belum juga diangkat karena bukan keluarga dari keluarga dekat pejabat, dan bukan dari kelompok yang punya uang, atau bukan dari kelompok pendukung pejabat.
Dalam proses-proses penerimaan pegawai seperti sekarang, akan terjadi kesulitan untuk menciptakan system yang bersih, jujur dan transparan sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Hal ini terjadi karena mapannya konspirasi para petinggi penentu kebijakan penerimaan pegawai ditingkat lokal ditengah kurangnya kontrol sosial, baik dikalangan DPRD, kelompok-kelompok masyarakat, maupun pemerintah pusat yang bertangung jawab untuk itu. Kalaupun ada, ini tak berarti apa-apa dan dianggap sebagai penggangu diluar sistem. Sementara itu, pemerintah pusat sendiri sering tidak mau ambil pusing dan mempercayakan daerah untuk menangainya dilapangan. Karena itu, tidak mengherankan bila setiap ada penerimaan CPNS berlangsung seperti tahun-tahun lalu, dan selalu timbul masalah berupa ketidakpuasan masyarakat terhadap ketidakjujuran pihak penyelenggara.
Kecenderungan seperti itu, jika terus dibiarkan berlanjut tentunya akan berakibat negatif bagi para pengelola birokrasi pemerintah Negara/daerah. Pertama, perekrutan pegawai negeri tidak akan melahirkan orang-orang profesional untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Justru sebaliknya, akan memperkuat dan melanggengkan jaringan konspirasi didalam birokrasi pemerintahan yang sudah rusak. Kedua, berkaitan dengan itu, dalam jangka panjang iklim kondusif dalam rangka reformasi birokrasi pemerintah tidak akan tercipta. Karena orang-orang yang terkontimidasi budaya dan persepsi yang keliru tentang keberadaan mereka. Padahal, jika kita menggunakan asumsi bahwa perubahan system harus diawali dengan niat baik dan pofesionalisme dari pelaku-pelaku pemyelenggaraan perekrutan pegawai negeri, agar kelak dikemudian hari pegawai negeri baru tidak melakukan hal yang sama dengan pendahulunya.
Diharapkan Rencana penerimaan CPNS formasi tahun 2009 yang belakangan ini sedang diperbincangkan dikalangan masyarakat melawi dan sekitarnya diharapkan dapat berlangsung dengan bersih dan penuh kejujuran juga dengan proses penerimaan pegawai yang ‘Fair’, bersih dan transparan dari pihak penyelenggaranya sehingga terbentuk suatu pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN
Meskipun tidak sedikt juga orang yang berpandangan bahwa menjadi PNS tidak bisa kaya dan lebih menginginkan berkembang dan mencari pengelaman-pengalaman di perusahaan swasta,.termasuk saya..hahahah
Read More......